PRODI PERADILAN PIDANA: RAPAT PEMBAGIAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH SEMESTER GENAP 2024/2025
FIPH UMU Buton: Jum’at 7 Maret 2025-Segenap jajaran Tendik dan Dosen lingkup Program Studi Peradilan Pidana Fakultas Ilmu Pemerintahan dan
FIPH UMU Buton: Jum’at 7 Maret 2025-Segenap jajaran Tendik dan Dosen lingkup Program Studi Peradilan Pidana Fakultas Ilmu Pemerintahan dan
FIPH UMU Buton: Jum’at, 7 Maret 2025-Para jajaran dosen Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah mengadakan rapat bersama pembahasan terkait pembagian
FIPH UMU Buton: Kamis, 5 Maret 2025-Percepatan perbaikan penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) untuk
FIPH UMU Buton: Senin 2 Maret 2025-Sehubungan dengan hasil penilaian kelayanan berkas yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
FIPH-Senin, 24 Bebruari 2025, Dekan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Hukum menginisiasi rapat bersama dengan mengundang Kaprodi Administrasi Pemerintahan Daerah dan
FIPH-Baubau, Jum’at 21 Februari 2025. Segenap panitia KSM-MBKM UMU Buton mengadakan rapat bersama para jajaran panitia lainnya, membahas terkait persiapan
FIPH-Baubau, 19 Februari 2025. Himpunan Mahasiswa Program Studi disingkat HMPS merupakan organisasi kemahasiswaan yang dibentuk untuk menjadi wadah kreativitas, inovasi,
FIPH-Baubau, 15 Februari 2025. Dekan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Hukum Universitas Muslim Buton, Darmin Hasirun,S.Sos.,M.Si yang biasa disapa Bang Darmin
FIPH : Rabu, 12 Februari 2025-Himpunan Mahasiswa Program Studi disingkat HMPS merupakan organisasi mahasiswa internal kampus yang berada di tingkat
FIPH-UMU Buton : Rabu 11 Februari 2025-Eksistensi perguruan tinggi dalam menciptakan lulusan-lulusan yang terampil, cerdik, dan berakhlak mulia sangatlah diperlukan
Senin, 10 Februari 2025 Dekan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Hukum (FIPH) Universitas Muslim Buton mengundang jajaran dosen di lingkup FIPH
Senin, 10 Februari 2023 Segenap jajaran pejabat dan dosen Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah (APD) Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Hukum