Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah merupakan bidang ilmu yang mempelajari tata kelola pemerintahan di tingkat daerah, baik di lingkup provinsi, kabupaten, maupun kota. Mahasiswa di jurusan ini akan dibekali dengan pemahaman mendalam mengenai kebijakan publik, manajemen pemerintahan, keuangan daerah, otonomi daerah, serta pelayanan publik.
Selain teori, mahasiswa juga mendapatkan keterampilan dalam analisis kebijakan, pengelolaan sumber daya manusia di sektor pemerintahan, serta strategi pembangunan daerah. Program studi ini sangat relevan dengan dinamika pemerintahan Indonesia yang menerapkan sistem desentralisasi, sehingga lulusan memiliki peran penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
Berlandaskan nilai-nilai keilmuan, kebangsaan, dan keislaman Ahlussunnah wal Jamaah, program studi ini menanamkan semangat khidmah (pengabdian) kepada masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang adil, berintegritas, dan rahmatan lil ‘alamin. Mahasiswa tidak hanya dididik menjadi birokrat atau analis kebijakan yang kompeten, tetapi juga dibina menjadi pemimpin yang berakhlak, moderat, dan menjunjung tinggi nilai kemaslahatan umat.
S.Tr.AP
8 Semester (3+ Tahun)
Rp. 1.500.000
BAIK
Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman dan keterampilan dalam tata kelola pemerintahan daerah, kebijakan publik, serta inovasi dalam pelayanan masyarakat.
Menjadi pegawai pemerintahan di tingkat daerah maupun pusat, seperti di dinas-dinas pemerintah daerah.
Bekerja di lembaga pemerintahan atau organisasi yang bergerak dalam riset kebijakan publik.
Mengelola tata kelola administrasi dalam instansi pemerintah daerah.
Menyediakan solusi dan strategi dalam peningkatan efisiensi pemerintahan daerah.
Menjadi bagian dari legislatif daerah untuk menyusun kebijakan dan peraturan daerah.
Bekerja dalam bidang perencanaan dan pengelolaan anggaran pemerintah daerah.
Berperan dalam program pembangunan dan advokasi kebijakan pemerintahan daerah.
Mengajar atau melakukan penelitian di bidang administrasi pemerintahan dan kebijakan publik.
