FIPH Online – Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Hukum Universitas Muslim Buton resmi menjalin kerja sama strategis dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Baubau melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Memorandum of Agreement (MoA) di Aula Kantor Bapperida, pukul 14.30 Wita, Senin 18 Mei 2026. Kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat sinergi antara dunia akademik dan pemerintah daerah, khususnya dalam bidang penelitian, kajian kebijakan, pengembangan sumber daya manusia, serta program akademik berbasis kebutuhan daerah.
Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan oleh Dekan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Hukum Universitas Muslim Buton, Darmin Hasirun, bersama Kepala Bapperida Kota Baubau, Mohamat Abduh. Kesepakatan ini menjadi pijakan operasional bagi kedua institusi dalam mendorong perencanaan pembangunan daerah yang lebih berbasis riset, data, dan kajian ilmiah yang mendalam.
Dalam keterangannya, Darmin Hasirun menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen perguruan tinggi dalam menghadirkan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
“Kami ingin memastikan bahwa kampus tidak hanya menjadi menara gading, tetapi hadir langsung dalam menjawab persoalan daerah melalui penelitian, kajian kebijakan, serta keterlibatan aktif dosen dan mahasiswa. Kerja sama ini menjadi jembatan penting antara teori dan praktik di lapangan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam program magang, penelitian, dan praktik lapangan akan memberikan pengalaman empiris yang kuat sekaligus meningkatkan kualitas lulusan yang adaptif terhadap kebutuhan daerah.
Sementara itu, Mohamat Abduh menyambut baik terjalinnya kerja sama ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat kualitas perencanaan pembangunan daerah.
“Kolaborasi dengan perguruan tinggi sangat penting bagi kami, karena kebijakan yang baik harus ditopang oleh kajian ilmiah yang kuat. Dengan adanya kerja sama ini, kami berharap setiap program pembangunan dapat lebih tepat sasaran, berbasis data, dan mampu menjawab isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga menekankan bahwa dukungan akademik dalam bentuk penelitian dan rekomendasi kebijakan akan menjadi nilai tambah dalam proses perencanaan pembangunan yang lebih inovatif dan berkelanjutan.
Adapun ruang lingkup kerja sama dalam MoA ini mencakup penelitian bersama, penyusunan naskah akademik dan policy brief, pelaksanaan magang mahasiswa, pengembangan kapasitas aparatur, hingga penyelenggaraan forum ilmiah dan publikasi bersama. Selain itu, kedua pihak juga berkomitmen untuk menghasilkan output strategis seperti dokumen kebijakan, laporan penelitian, dan inovasi daerah berbasis riset.
Dengan ditandatanganinya MoU dan MoA ini, kedua institusi sepakat untuk menjalankan kerja sama secara berkelanjutan melalui koordinasi yang terstruktur dan evaluasi berkala. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya memperkuat hubungan kelembagaan, tetapi juga mampu menghadirkan solusi konkret bagi pembangunan daerah yang lebih responsif, inklusif, dan berbasis bukti ilmiah.
