FIPH Online, 17 Juli 2026 – Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Hukum (FIPH) Universitas Muslim Buton (UMU Buton) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung penguatan demokrasi dan pendidikan hukum di Indonesia. Bertempat di Kantor Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Hukum, Jumat (17/7/2026) pukul 14.00–15.30 WITA, berlangsung pertemuan strategis antara jajaran Bawaslu Kota Baubau dan pimpinan FIPH UMU Buton dalam rangka mempersiapkan keikutsertaan mahasiswa pada Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu (PHP) VI Tahun 2026.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas Surat Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Baubau Nomor 86/PP.00.02/K.SG-16/07/2026 tentang penyampaian jadwal pelaksanaan Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu VI Tahun 2026. Kompetisi bergengsi tersebut mengangkat tema “Penguatan Lembaga Bawaslu dalam Penegakan Hukum Pemilu”, dengan masa pendaftaran dibuka mulai 15 Juli 2026 hingga 24 Juli 2026 pukul 23.59 WIB.
Kegiatan dipimpin langsung oleh Dekan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Hukum UMU Buton, Darmin Hasirun, S.Sos., M.Si., serta dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kota Baubau, Sarmin, S.Pd. beserta jajaran. Hadir pula Ketua Program Studi Peradilan Pidana, M. Gafur, S.H., M.H., Ketua Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah, La Januru, S.IP., M.IP., dosen Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah L.M. Alfian Zaadi, S.Sos., M.I.Kom., serta dosen Program Studi Peradilan Pidana Mashendri, S.H., M.H.
Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh semangat kolaboratif. Kedua institusi berdiskusi mengenai strategi pembinaan peserta, penguatan substansi materi debat, hingga pentingnya membangun kemampuan berpikir kritis, argumentasi ilmiah, dan wawasan mahasiswa mengenai penegakan hukum pemilu. Sinergi ini diharapkan mampu melahirkan delegasi yang tidak hanya siap berkompetisi, tetapi juga menjadi agen perubahan dalam memperkuat demokrasi yang berintegritas.
Dekan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Hukum UMU Buton, Darmin Hasirun, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa keikutsertaan mahasiswa dalam kompetisi nasional merupakan bagian dari upaya fakultas untuk mencetak lulusan yang unggul, adaptif, dan memiliki kepedulian terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia.
“Kompetisi ini bukan sekadar ajang adu argumentasi, tetapi merupakan ruang pembelajaran demokrasi yang sangat berharga bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, memahami dinamika penegakan hukum Pemilu, serta menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan integritas. Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Hukum UMU Buton berkomitmen memberikan dukungan penuh agar mahasiswa mampu tampil percaya diri dan mengharumkan nama universitas di tingkat nasional,” ujar Darmin Hasirun.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Baubau, Sarmin, S.Pd., mengapresiasi sambutan positif dari FIPH UMU Buton dalam mendukung penyelenggaraan Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu VI Tahun 2026. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk generasi muda yang memahami nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum.
“Kami melihat mahasiswa FIPH UMU Buton memiliki potensi besar untuk berprestasi. Melalui kompetisi ini, kami berharap lahir generasi muda yang tidak hanya cakap dalam menyampaikan argumentasi, tetapi juga memiliki pemahaman yang kuat tentang pentingnya menjaga integritas Pemilu dan mengawal demokrasi yang berkualitas. Kolaborasi antara Bawaslu dan perguruan tinggi merupakan investasi penting bagi masa depan demokrasi Indonesia,” ungkap Sarmin.
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan kelembagaan antara Bawaslu Kota Baubau dan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Hukum UMU Buton. Lebih dari sekadar persiapan mengikuti kompetisi, kolaborasi ini mencerminkan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas wawasan mahasiswa, serta memperkuat budaya akademik yang berorientasi pada pengabdian kepada masyarakat dan pembangunan demokrasi.
Melalui sinergi yang terus terbangun, Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Hukum UMU Buton optimistis dapat melahirkan mahasiswa yang tidak hanya berprestasi dalam kompetisi nasional, tetapi juga memiliki kapasitas sebagai calon pemimpin masa depan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, hukum, dan demokrasi. Semangat kolaborasi ini diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh sivitas akademika untuk terus berkarya, berinovasi, dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.
