FIPH UMU Buton, 17 September 2025 – Menyongsong dimulainya Tahun Akademik 2025/2026 semester ganjil, Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Hukum (FIPH) Universitas Muslim Buton menggelar rapat penting dengan agenda utama persiapan kuliah perdana serta harmonisasi internal fakultas. Rapat yang berlangsung di Kantor FIPH UMU Buton, dimulai pukul 13.30 hingga 15.00 Wita, dihadiri pimpinan fakultas, para ketua program studi, dosen, serta tenaga kependidikan.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Dekan FIPH, Darmin Hasirun, S.Sos., M.Si., yang dalam sambutannya menekankan bahwa kuliah perdana bukan sekadar rutinitas, melainkan momentum awal proses belajar-mengajar yang akan membentuk atmosfer akademik bagi seluruh mahasiswa, terutama mahasiswa baru. “Kuliah perdana adalah titik awal perjalanan intelektual mahasiswa, di mana setiap mahasiswa akan berhadapan dengan mata kuliah baru, tantangan baru, serta pengalaman akademik yang berbeda dari masa sebelumnya. Saya telah menandatangani SK Pembina Mata Kuliah di dua prodi yang dapat dijadikan dasar bagi para dosen dalam menyusun RPS, bahan ajar, referensi serta melakukan proses belajar mengajar di dalam kelas,” tegasnya.
Lebih jauh, Dekan FIPH juga menyoroti pentingnya kerja sama dan komunikasi yang sehat antar-civitas akademika demi menjaga harmonisasi internal fakultas. “Dalam bekerja, kita harus saling memahami, saling terbuka, dan mampu menyelesaikan persoalan dengan cepat. Kalau ada salah paham, ibarat rumah tangga, tidak boleh lebih dari tiga hari. Kita harus segera saling memaafkan agar suasana kerja tetap kondusif dan tujuan bersama bisa tercapai,” ujarnya menambahkan.
Ketua Program Studi Peradilan Pidana, M. Gafur, S.H., M.H., turut menyoroti aspek teknis layanan akademik, terutama terkait absensi mahasiswa di sistem SIAKARA. Ia menegaskan perlunya antisipasi jika absensi online belum tercetak pada hari pelaksanaan kuliah. “Kita siapkan absensi manual sebagai cadangan. Jadwal perkuliahan sudah dibagikan ke grup WhatsApp, dan untuk mahasiswa angkatan 2025, grup sudah dibentuk meski belum semua mahasiswa bergabung. Terkait laporan BKD, diharapkan semua dosen bisa segera memfinalkan sebelum 20 September 2025,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah, La Januru, S.I.P., M.I.P., menekankan bahwa kesiapan kuliah perdana masih sangat bergantung pada proses penawaran mata kuliah mahasiswa melalui SIAKARA. Ia mengakui masih ada kendala teknis akibat penawaran yang belum disetujui oleh dosen penasihat akademik. “Kita akan terus fasilitasi mahasiswa agar tidak terhambat. Untuk mahasiswa baru, grup WhatsApp prodi segera dibentuk dengan berkoordinasi bersama Ketua PMB,” ujarnya.
Dari sisi teknis sistem, L.M. Alfian Zaadi, S.Sos., M.I.Kom., mengungkapkan bahwa sebagian besar data mahasiswa sudah terinput dalam SIAKARA. Namun, masih ada kendala khususnya untuk semester tujuh yang memerlukan sinkronisasi dengan LLDIKTI. Ia juga menyinggung pentingnya kelancaran pembayaran SPP mahasiswa. “Kita berharap mahasiswa bukan hanya membayar uang pendaftaran Rp450.000, tetapi sebagian dari SPP juga dicicil, karena ini terkait dengan kelancaran pelaporan data ke SIAKARA,” jelasnya.
Tak ketinggalan, Nur Saadah, S.H., M.Kn., memberikan catatan kritis agar setiap rapat yang dilakukan memiliki tindak lanjut yang jelas. “Rapat ini tidak boleh berhenti pada wacana. Harus ada progres nyata yang bisa diukur sehingga kendala-kendala yang kita hadapi bisa segera dicarikan solusi bersama,” ujarnya.
Melalui rapat ini, FIPH UMU Buton menegaskan komitmennya dalam mempersiapkan perkuliahan ganjil yang dijadwalkan berlangsung mulai 23 September 2025 hingga 28 Februari 2026. Selain memastikan kesiapan teknis, rapat juga menekankan pentingnya soliditas dan harmonisasi internal fakultas agar tercipta suasana akademik yang produktif dan berkualitas.
