FIPH Online – Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Hukum (FIPH) Universitas Muslim Buton menggelar Dialog Publik Kepemudaan yang berlangsung dinamis, kritis, dan penuh antusiasme mahasiswa pada Sabtu, 6 Juni 2026. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan pelantikan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas serta Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Administrasi Pemerintahan Daerah dan Peradilan Pidana.
Dialog publik kali ini mengusung tema besar “Pemuda di Persimpangan Zaman: Agen Perubahan atau Penonton Perubahan?” sebagai bentuk refleksi akademik terhadap posisi strategis generasi muda di tengah derasnya arus globalisasi, perkembangan teknologi digital, dinamika politik, perubahan sosial, serta tantangan krisis moral dan kesadaran kolektif di era modern.
Kegiatan menghadirkan dua narasumber dari kalangan akademisi, yakni Majid Ansar, S.H., M.H. dengan materi bertajuk “Membangun Kepemimpinan Pemuda yang Progresif dan Berdampak bagi Masyarakat” serta La Januru, S.I.P., M.I.P. yang membawakan materi “Bonus Demografi dan Krisis Kesadaran Pemuda di Era Modern”.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dekan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Hukum, Darmin Hasirun, S.Sos., M.Si., para Ketua Program Studi, dosen di lingkungan fakultas, organisasi kemahasiswaan, tamu undangan, serta ratusan mahasiswa yang mengikuti jalannya dialog dengan penuh perhatian dan semangat diskusi yang tinggi.
Dalam pengantarnya, panitia menyampaikan bahwa dialog publik ini diselenggarakan sebagai ruang intelektual untuk membangun budaya diskusi ilmiah sekaligus memperkuat kesadaran kritis mahasiswa terhadap berbagai persoalan sosial, politik, dan kebangsaan yang berkembang di tengah masyarakat.
Menurut panitia, generasi muda saat ini berada pada titik persimpangan yang sangat menentukan. Di satu sisi, pemuda memiliki akses luas terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan ruang partisipasi publik yang semakin terbuka. Namun di sisi lain, perkembangan zaman juga menghadirkan tantangan serius berupa apatisme sosial, krisis identitas, budaya instan, rendahnya literasi kritis, hingga menurunnya kepedulian terhadap persoalan masyarakat dan kehidupan demokrasi.
Dalam pemaparannya, Majid Ansar, S.H., M.H. menekankan pentingnya membangun karakter kepemimpinan pemuda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki sensitivitas sosial, keberanian moral, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan zaman.
Menurutnya, pemuda harus mampu menjadi motor penggerak perubahan sosial melalui tindakan nyata, inovasi, dan keberanian menyampaikan gagasan konstruktif demi kepentingan masyarakat luas.
“Pemuda hari ini harus mampu keluar dari zona nyaman dan membangun keberanian untuk terlibat dalam proses perubahan sosial. Kepemimpinan bukan hanya tentang jabatan, tetapi tentang tanggung jawab, integritas, dan kemampuan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar,” ungkapnya.
Sementara itu, La Januru, S.I.P., M.I.P. dalam materinya menjelaskan bahwa bonus demografi yang dimiliki Indonesia dapat menjadi kekuatan besar apabila generasi muda mampu mempersiapkan kapasitas intelektual, keterampilan, dan karakter kepemimpinan yang kuat. Namun sebaliknya, bonus demografi dapat berubah menjadi beban sosial apabila generasi muda kehilangan arah, minim kreativitas, dan tidak memiliki kesadaran terhadap tanggung jawab sosialnya.
Ia juga menyoroti fenomena menurunnya budaya membaca dan diskusi di kalangan generasi muda akibat dominasi media sosial dan arus informasi digital yang sangat cepat. Kondisi tersebut dinilai memengaruhi pola pikir mahasiswa yang cenderung reaktif, pragmatis, dan mudah terjebak dalam polarisasi opini tanpa landasan analisis yang mendalam.
“Di era digital saat ini, tantangan terbesar pemuda bukan hanya kurangnya akses informasi, tetapi bagaimana menyaring informasi secara kritis dan membangun kesadaran intelektual yang sehat. Pemuda tidak boleh kehilangan daya kritisnya,” jelasnya.
Selain membahas tantangan bonus demografi dan krisis kesadaran generasi muda, dialog publik juga mengangkat pentingnya organisasi kemahasiswaan sebagai ruang pembentukan karakter dan laboratorium kepemimpinan mahasiswa. Organisasi mahasiswa dinilai memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang kritis, adaptif, demokratis, serta memiliki keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
Dekan FIPH, Darmin Hasirun, S.Sos., M.Si., dalam sambutannya menegaskan bahwa mahasiswa tidak boleh kehilangan identitas intelektualnya di tengah perubahan zaman yang berlangsung sangat cepat. Menurutnya, kampus harus menjadi pusat lahirnya gagasan, kritik konstruktif, dan solusi terhadap berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat.
“Pemuda harus hadir sebagai agen perubahan, bukan sekadar penonton perubahan. Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk menjaga nilai-nilai demokrasi, kemanusiaan, serta keberlanjutan kehidupan sosial di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa dialog publik bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari proses pendidikan intelektual yang bertujuan membangun tradisi berpikir kritis dan memperkuat budaya akademik di lingkungan kampus.
Suasana diskusi berlangsung interaktif dengan banyaknya pertanyaan dan pandangan kritis dari peserta. Mahasiswa aktif menyampaikan gagasan mengenai tantangan pengangguran generasi muda, pengaruh media sosial terhadap pola pikir mahasiswa, krisis kepemimpinan, hingga rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan sosial dan politik.
Beberapa peserta juga menyoroti pentingnya penguatan pendidikan karakter, literasi digital, serta peningkatan kapasitas organisasi mahasiswa agar mampu menghadapi tantangan global yang semakin kompetitif dan dinamis.
Dialog publik tersebut ditutup dengan harapan agar mahasiswa tidak hanya menjadi generasi yang unggul secara akademik, tetapi juga memiliki integritas moral, sensitivitas sosial, dan keberanian dalam memperjuangkan nilai-nilai keadilan, demokrasi, dan kepentingan masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Hukum Universitas Muslim Buton kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun ruang akademik yang terbuka, kritis, progresif, dan partisipatif sebagai bagian dari upaya mencetak generasi muda yang berdaya saing, berkarakter, dan mampu menjadi pemimpin masa depan bangsa.
