FIPH Online, Kamis (6/8/2026) – Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah (APD), Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Hukum (FIPH) Universitas Muslim Buton kembali mencatatkan tonggak sejarah penting dalam pengembangan pendidikan tinggi vokasi. Untuk pertama kalinya, Prodi APD menyelenggarakan Ujian Skripsi secara daring melalui platform Zoom sebagai bagian dari proses akademik mahasiswa menuju penyelesaian studi dan penguatan budaya riset di bidang Administrasi Pemerintahan.
Sidang skripsi yang berlangsung pada Kamis, 6 Agustus 2026, pukul 13.30–15.30 WITA tersebut dipimpin oleh La Januru, S.IP., M.IP. selaku Ketua Sidang. Ujian berlangsung dengan tertib, interaktif, dan mencerminkan atmosfer akademik yang kuat melalui diskusi ilmiah yang berorientasi pada penyelesaian persoalan publik.
Mahasiswa Irma Martoni menjadi peserta pertama yang mengikuti ujian skripsi dengan mengangkat penelitian berjudul “Model Penanganan Kecelakaan Kapal Berbasis Prosedur Darurat Selama Pelayanan Laut.” Penelitian tersebut menyoroti pentingnya inovasi tata kelola pemerintahan dalam meningkatkan efektivitas penanganan kecelakaan kapal melalui penguatan sistem administrasi, koordinasi kelembagaan, serta pengambilan keputusan yang responsif pada kondisi darurat.
Sebagai negara kepulauan dengan aktivitas transportasi laut yang sangat tinggi, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjamin keselamatan pelayaran. Oleh karena itu, penelitian yang mengkaji pengelolaan keadaan darurat dari perspektif administrasi pemerintahan dinilai memiliki urgensi strategis karena tidak hanya berorientasi pada aspek teknis penyelamatan, tetapi juga pada efektivitas tata kelola pelayanan publik.
Pada komentar Penguji Kedua, L.M. Alfian Zaadi,S.Sos.,M.I.Kom menegaskan bahwa skripsi merupakan bentuk implementasi kompetensi akademik mahasiswa dalam mengintegrasikan teori administrasi pemerintahan dengan praktik penyelenggaraan pelayanan publik.
“Skripsi bukan hanya menjadi syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan, tetapi juga menjadi bukti kemampuan mahasiswa dalam menghasilkan solusi berbasis kajian ilmiah terhadap berbagai persoalan pemerintahan. Penelitian seperti ini menunjukkan bahwa ilmu Administrasi Pemerintahan memiliki kontribusi nyata dalam memperkuat tata kelola pelayanan publik, termasuk pada sektor transportasi laut,” ujarnya.
Dalam presentasinya, Irma Martoni menjelaskan bahwa penelitian disusun melalui pendekatan systematic literature review dengan menganalisis berbagai penelitian, regulasi, serta praktik penanganan kecelakaan kapal yang berkembang di berbagai negara. Kajian tersebut kemudian disintesis menjadi sebuah model konseptual yang menempatkan fungsi-fungsi administrasi sebagai fondasi utama dalam manajemen keadaan darurat.
Model yang dikembangkan menekankan pentingnya integrasi fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), koordinasi (coordinating), komunikasi (communicating), pengawasan (controlling), serta evaluasi (evaluating) agar setiap tahapan penanganan kecelakaan kapal dapat berlangsung secara cepat, terstruktur, dan akuntabel.
Menurut Irma, keberhasilan penyelamatan korban kecelakaan kapal tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknis maupun kompetensi awak kapal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola administrasi yang mampu menyinergikan seluruh aktor yang terlibat dalam operasi penyelamatan.
“Kecelakaan kapal merupakan persoalan publik yang memerlukan tata kelola pemerintahan yang adaptif. Ketika prosedur darurat dirancang secara sistematis, koordinasi antarinstansi berjalan efektif, komunikasi berlangsung cepat, dan setiap pihak memahami peran serta tanggung jawabnya, maka proses penyelamatan akan menjadi lebih optimal,” jelasnya.
Usai pemaparan, sidang dilanjutkan dengan sesi pendalaman materi oleh para penguji. Darmin Hasirun, S.Sos., M.Si. selaku Penguji I memberikan sejumlah pertanyaan kritis mengenai implementasi model yang diusulkan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, khususnya terkait koordinasi lintas sektor dan mekanisme pengambilan keputusan pada situasi darurat.
Ia menekankan bahwa penelitian Administrasi Pemerintahan harus mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Administrasi pemerintahan bukan semata-mata mengatur birokrasi, tetapi membangun sistem pemerintahan yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui tata kelola yang efektif, responsif, dan kolaboratif. Penelitian ini memiliki nilai strategis karena menawarkan model yang dapat dijadikan referensi dalam penguatan kebijakan keselamatan pelayaran,” ungkapnya.
Sementara itu, L.M. Alfian Zaadi, S.Sos., M.I.Kom. selaku Penguji II menyoroti pentingnya komunikasi pemerintahan dalam manajemen krisis. Menurutnya, efektivitas prosedur darurat akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun sistem komunikasi yang cepat, akurat, serta mampu mengintegrasikan informasi secara real time.
“Komunikasi publik merupakan instrumen utama dalam penanganan keadaan darurat. Tanpa sistem komunikasi yang efektif, koordinasi antarlembaga tidak akan berjalan optimal sehingga dapat memengaruhi keberhasilan proses penyelamatan,” jelasnya.
Masukan akademik juga diberikan oleh La Januru, S.IP., M.IP. selaku Pembimbing I dan Nurdin, S.Sos., M.A.P. selaku Pembimbing II. Keduanya mengapresiasi konsistensi mahasiswa dalam menyusun penelitian yang memadukan perspektif administrasi pemerintahan dengan isu keselamatan transportasi laut sebagai salah satu bentuk inovasi kajian pelayanan publik.
Selama proses ujian berlangsung, diskusi ilmiah berkembang secara konstruktif. Berbagai saran disampaikan untuk memperkuat model yang dirumuskan, termasuk peluang pengembangannya sebagai rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah, instansi penyelenggara transportasi laut, serta lembaga terkait dalam membangun sistem penanganan kecelakaan kapal yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.
Penyelenggaraan ujian skripsi perdana ini menjadi bukti bahwa Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah FIPH terus memperkuat budaya akademik yang menempatkan penelitian sebagai instrumen utama dalam menghasilkan inovasi kebijakan publik. Tema yang diangkat Irma Martoni memperlihatkan bahwa ruang lingkup Administrasi Pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan birokrasi pemerintahan, tetapi juga mencakup pengelolaan pelayanan publik, mitigasi risiko, tata kelola transportasi, manajemen krisis, hingga penguatan kolaborasi antarlembaga dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
Momentum bersejarah tersebut sekaligus menegaskan komitmen Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Hukum Universitas Muslim Buton dalam menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, kemampuan analitis, serta kepekaan terhadap berbagai persoalan publik. Melalui penelitian yang inovatif, berbasis bukti ilmiah, dan berorientasi pada penyusunan rekomendasi kebijakan, Prodi Administrasi Pemerintahan Daerah terus berkontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi pemerintahan sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berdaya saing.
