FIPH Online – Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Hukum (FIPH) Universitas Muslim Buton (UMU Buton) menggelar Rapat Evaluasi Kinerja, Penguatan Mutu, dan Strategi Pengembangan Fakultas Pasca Akreditasi pada Jumat (31/7/2026) di Ruang Rapat Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Hukum. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM), Ketua Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah, serta seluruh dosen di lingkungan FIPH UMU Buton.
Rapat tersebut menjadi forum strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan akademik Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 sekaligus menyusun langkah-langkah penguatan mutu dalam menghadapi Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027.
Sejumlah agenda penting dibahas dalam pertemuan ini, antara lain evaluasi pasca akreditasi Program Studi Peradilan Pidana dan Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah, evaluasi pelaksanaan perkuliahan, penyelesaian dan validasi penginputan nilai, penyusunan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan Rencana Tindak Lanjut (RTL), persiapan semester baru, hingga strategi penerimaan mahasiswa baru.
Dekan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Hukum, Darmin Hasirun, dalam arahannya menegaskan bahwa keberhasilan akreditasi bukanlah akhir dari proses peningkatan kualitas, melainkan awal untuk melakukan pembenahan secara berkelanjutan.
“Akreditasi memberikan gambaran mengenai posisi dan capaian program studi saat ini. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana seluruh rekomendasi hasil akreditasi benar-benar kita implementasikan dalam bentuk program kerja yang nyata. Budaya mutu harus menjadi kebiasaan, bukan sekadar persiapan menjelang akreditasi,” tegas Darmin Hasirun.
Menurutnya, seluruh dosen dan tenaga kependidikan memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga kualitas tata kelola fakultas agar semakin adaptif terhadap perkembangan dunia pendidikan tinggi.
“Kita harus membangun komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pelayanan akademik. Kolaborasi seluruh sivitas akademika merupakan kunci agar FIPH terus berkembang dan memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa,” tambahnya.
Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) FIPH, Dewi Yulinang,S.H.,M.H. menjelaskan bahwa hasil evaluasi pada rapat tersebut akan menjadi dasar penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang terukur dan berorientasi pada peningkatan mutu secara berkesinambungan.
“Setiap rekomendasi yang muncul dalam evaluasi hari ini akan kami petakan berdasarkan tingkat prioritas. Selanjutnya akan disusun target, indikator capaian, serta waktu pelaksanaannya sehingga peningkatan mutu dapat dipantau secara sistematis melalui mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Internal,” jelas Ketua UPM.
Sementara itu, Ketua Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah, La Januru,S.IP.,M.IP menyampaikan bahwa evaluasi menjadi kesempatan untuk menyempurnakan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi dan meningkatkan kualitas layanan kepada mahasiswa.
“Masukan dari seluruh dosen sangat penting untuk memperbaiki proses pembelajaran, penyusunan perangkat pembelajaran, serta pengembangan kurikulum yang semakin relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan,” ujarnya.
Selain aspek akademik, rapat juga memberikan perhatian terhadap penyelesaian administrasi perkuliahan, khususnya validasi nilai mahasiswa agar seluruh proses akademik berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pada sesi pembahasan penerimaan mahasiswa baru, para dosen sepakat untuk memperkuat promosi Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah dan Program Studi Peradilan Pidana melalui berbagai media informasi, kerja sama dengan sekolah, pemerintah daerah, serta pemanfaatan media digital sebagai sarana sosialisasi.
Rapat berlangsung secara interaktif dengan diskusi yang konstruktif. Berbagai masukan dari dosen mengenai penguatan tata kelola, peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan sumber daya manusia, digitalisasi layanan akademik, hingga strategi peningkatan daya saing program studi menjadi bagian dari rekomendasi yang akan ditindaklanjuti oleh pimpinan fakultas.
Melalui rapat evaluasi ini, Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Hukum Universitas Muslim Buton menegaskan komitmennya untuk terus membangun budaya mutu yang berkelanjutan. Dengan semangat kolaborasi, fakultas optimistis mampu meningkatkan kualitas tata kelola, memperkuat pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, serta menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta dunia kerja.
