FIPH Universitas Muslim Buton, Minggu, 27 Juli 2025 — Himpunan Mahasiswa Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah (HMPS APD) Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Hukum (FIPH) Universitas Muslim Buton menggelar Bedah Buku bertema “Islam Kontemporer”. Acara ini menjadi ruang intelektual untuk merefleksikan kembali posisi Islam dalam menjawab tantangan modernitas, terutama terkait demokrasi dan tatanan politik Islami.
Bertempat di Aula Al-Munawarah UMU Buton, kegiatan ini menghadirkan sejumlah akademisi dan praktisi keislaman yang membedah isi buku dari berbagai perspektif, baik dari segi teologis, historis, hingga pendekatan budaya lokal. Rektor UMU Buton, Dr. H. Sudjiton, M.M. dalam sambutannya menyampaikan bahwa Islam kontemporer saat ini tengah bergerak ke arah paham Islam Wasathiyah—Islam jalan tengah yang menerima demokrasi sepanjang tidak bertentangan dengan nilai moral dan akhlak Islam.
“Islam kontemporer sekarang sudah mengarah pada Islam Wasatiyah dan demokrasi ala Ahlusunnah Wal Jamaah. Islam jalan tengah ini mampu menerima demokrasi yang sesuai dengan perkembangan zaman,” ungkap Dr. Sudjiton.
Ia juga menambahkan bahwa Universitas Muslim Buton secara konsisten mengadakan kajian Islam setiap Kamis, guna memperdalam kemampuan akademik dan religius mahasiswa di semua bidang keilmuan.
Dekan FIPH, Darmin Hasirun, S.Sos., M.Si., menggarisbawahi bahwa demokrasi bukanlah asing dalam ajaran Islam. Ia mengutip Surah Asy-Syuraa ayat 38 yang menjelaskan tentang musyawarah sebagai salah satu ciri umat Islam.
“Urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka (wa amruhum syuraa bainahum). Ini menunjukkan bahwa prinsip partisipasi dan keterlibatan rakyat adalah bagian dari ajaran Islam,” ujarnya.
Ia juga mengkritik bentuk demokrasi klasik ala Yunani yang eksklusif dan elitis, serta menolak demokrasi Barat yang terlalu menekankan kebebasan individu tanpa batas. Menurutnya, demokrasi dalam Islam harus dibangun atas asas keadilan, kemaslahatan umat, musyawarah, serta pertanggungjawaban pemimpin tidak hanya kepada rakyat, tetapi juga kepada Tuhan.
Penulis buku Islam Kontemporer, La Januru, S.I.P., M.I.P., menyampaikan bahwa pendekatan yang digunakan dalam buku ini adalah hermeneutika, yaitu usaha menafsirkan teks keagamaan secara kontekstual, bukan sekadar harfiah.
“Tujuan pendekatan ini adalah untuk memahami makna mendalam dari relasi Islam dan demokrasi, yang tidak hanya berlandaskan pada teks, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan sejarah,” jelas La Januru.
Ia juga memaparkan evolusi politik Islam dari zaman Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin, masa klasik, hingga kondisi pasca keruntuhan Khilafah. Kajian ini kemudian dikaitkan dengan situasi demokrasi dan politik Indonesia masa kini.
Pembicara lainnya, L.M. Rauda, S.Sos., M.Si., menyoroti bahwa nilai-nilai demokrasi sudah hadir di Buton jauh sebelum konsep trias politica dipopulerkan oleh Montesquieu di Barat. Rauda menilai, kegiatan bedah buku ini adalah bentuk pelestarian tradisi akademik yang berbasis pada kearifan lokal.
Musnadi, Wakil Sekretaris PC NU Kota Baubau, menambahkan bahwa Kesultanan Buton telah menerapkan nilai-nilai demokrasi yang berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis, sebagaimana tercermin dalam sistem Martabat Tujuh dan struktur lembaga adat seperti Siolimbona dan Sara Gau.
“Pelantikan sultan dilakukan melalui prosesi sakral dengan Bhatu Popaua, bukan turun-temurun, tetapi melalui musyawarah dan mekanisme hukum adat Islam. Ini adalah bentuk demokrasi yang bersumber dari nilai-nilai Islam Buton,” ujar Musnadi.
Senada dengan itu, L.M. Alfian Zaadi, S.Sos., M.I.Kom., menjelaskan bahwa falsafah bhinciki kuli (saling menghargai antar manusia) menjadi dasar demokrasi lokal di Buton yang menekankan pada etika, bukan sekadar prosedur politik.
“Demokrasi tidak harus berasal dari Barat. Kita memiliki tradisi sendiri yang sudah mengajarkan etika bermusyawarah dan prinsip kesetaraan, sebagaimana dalam sistem kerajaan Islam di Buton,” jelas Alfian.
Acara Bedah Buku ini menegaskan bahwa demokrasi dalam Islam bukanlah produk impor, melainkan nilai yang bersumber dari ajaran Islam itu sendiri. Buku yang dibedah menjadi jembatan antara pemikiran klasik seperti Ibnu Taimiyah dan Al-Mawardi dengan konteks politik lokal dan nasional hari ini.
Di akhir sesi, forum dilanjutkan dengan dialog terbuka antara peserta dan narasumber. Sesi ini menjadi ruang diskusi yang hidup, di mana berbagai pandangan dikemukakan, argumentasi diuji, dan semangat musyawarah yang menjadi ciri demokrasi Islam benar-benar tercermin. Diskusi ini bukan sekadar ajang tanya jawab, tetapi juga wadah untuk menyemai budaya berpikir kritis dan partisipatif di kalangan mahasiswa.
Kegiatan ini sekaligus menghidupkan kembali tradisi ilmiah di kampus, membangun nalar kritis mahasiswa, dan memperkuat semangat intelektual yang berakar pada ajaran agama dan budaya lokal. HMPS APD UMU Buton berhasil menyelenggarakan forum yang tidak hanya memperkaya wawasan, tetapi juga memperkuat identitas keilmuan Islam yang kontekstual dan progresif.
Penulis
Darmin Hasirun
