FIPH Online – Dekan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Hukum (FIPH) Universitas Muslim Buton memimpin rapat persiapan Asesmen Lapangan Daring Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah (APD), Rabu (3/6/2026), yang berlangsung di Kantor FIPH UMU Buton.
Rapat tersebut dihadiri Ketua Unit Penjaminan Mutu FIPH, Dewi Yulinang, S.H., M.H., Ketua Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah, La Januru, S.I.P., M.I.P., serta seluruh dosen lingkup FIPH UMU Buton sebagai bagian dari upaya pemantapan menghadapi Asesmen Lapangan Akreditasi yang dijadwalkan berlangsung pada 19–20 Juni 2026 secara daring.
Dekan FIPH UMU Buton menegaskan bahwa akreditasi bukan hanya menjadi tanggung jawab Program Studi APD semata, tetapi juga menyangkut reputasi fakultas dan universitas secara keseluruhan. Menurutnya, hasil akreditasi akan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat, calon mahasiswa, alumni, serta para stakeholder terhadap kualitas pendidikan di lingkungan UMU Buton.
“Akreditasi merupakan tanggung jawab bersama seluruh sivitas akademika. Karena itu, diperlukan komitmen, kerja sama, dan kesiapan maksimal dari seluruh tim agar asesmen lapangan dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.
Dekan juga menekankan pentingnya kesiapan dan konsistensi dokumen, mulai dari Laporan Evaluasi Diri (LED), Laporan Kinerja Program Studi (LKPS), dokumen mutu, Audit Mutu Internal (AMI), hingga dokumen tridharma dosen seperti penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta publikasi ilmiah.
Pada kesempatan tersebut, salah seorang dosen Prodi APD, L.M. Alfian Zaadi, S.Sos., M.I.Kom., menyampaikan pentingnya memastikan kesesuaian seluruh bukti fisik dan data pendukung dengan dokumen LED dan LKPS yang telah dikirimkan ke BAN-PT.
“Kita harus memastikan kembali seluruh bukti pendukung sesuai dengan LED dan LKPS yang telah dikirim ke BAN-PT. Jika terdapat perkembangan terbaru terkait pemenuhan kriteria 9, tentu akan menjadi nilai tambah apabila dapat disampaikan kepada asesor,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan bahwa FIPH UMU Buton telah memiliki sejumlah sistem pendukung digital sebagai media pembuktian aktivitas akademik dan tata kelola, di antaranya Sistem Informasi Akademik dan Kemahasiswaan (SIAKARA), sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB), serta Website Fakultas yang terintegrasi dengan Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah dan Program Studi Peradilan Pidana.
“SIAKARA menjadi media pembuktian berbagai aktivitas akademik mahasiswa dan dosen, mulai dari penawaran mata kuliah, absensi, KRS, KHS, daftar hadir, hingga pembayaran biaya pendidikan,” jelasnya.
Sementara itu, dosen lainnya, M. Gafur, turut memberikan masukan terkait pentingnya sinkronisasi data sarana dan prasarana, prestasi dosen dan mahasiswa, serta dokumen pendukung lainnya yang tercantum dalam LED dan LKPS.
“Saya siap membantu dalam pemenuhan kebutuhan akreditasi program studi. Data sarana dan prasarana perlu dicek kembali agar sesuai dengan LED dan LKPS. Begitu pula data prestasi dosen dan mahasiswa, anggaran tahunan, standar pembelajaran, jumlah dosen tetap dan dosen luar biasa, beasiswa kesejahteraan mahasiswa, serta RPS yang telah mengacu pada standar Outcome Based Education (OBE),” tuturnya.
Selain itu, seluruh dokumen pendukung diingatkan agar disusun secara sistematis dalam format PDF sehingga mudah diakses ketika asesor meminta data tertentu selama asesmen daring berlangsung.
Dekan juga menegaskan pentingnya sinkronisasi data dan informasi antara pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta mitra kerja sama agar tidak terjadi perbedaan jawaban saat proses wawancara asesmen lapangan.
“Seluruh informasi yang disampaikan harus sesuai dengan data pada LED dan LKPS. Konsistensi menjadi salah satu aspek penting yang sangat diperhatikan oleh asesor,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut juga dilakukan pembagian tugas dan penetapan person in charge (PIC) pada setiap kriteria akreditasi guna mempercepat proses penyediaan dokumen selama asesmen berlangsung. Tim akreditasi turut diarahkan untuk melaksanakan gladi bersih atau simulasi asesmen daring guna memastikan kesiapan jaringan internet, perangkat laptop, kamera, mikrofon, dan ruang virtual.
Dekan FIPH UMU Buton juga memberikan penguatan kepada seluruh tim agar tetap menjaga komunikasi, kekompakan, dan suasana kerja yang kondusif selama proses persiapan berlangsung.
“Kita harus fokus pada penyelesaian setiap kekurangan yang ada dan menghindari saling menyalahkan. Yang terpenting adalah kerja sama dan komitmen bersama untuk memberikan hasil terbaik bagi program studi dan fakultas,” ungkapnya.
Menutup arahannya, Dekan berharap seluruh tim dapat bekerja secara maksimal dalam menghadapi asesmen lapangan daring tersebut.
“Asesmen lapangan bukan sekadar pemeriksaan dokumen, tetapi juga penilaian terhadap budaya mutu yang kita bangun bersama. Mari kita tunjukkan bahwa Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah memiliki tata kelola yang baik, kinerja yang terukur, dan komitmen kuat terhadap peningkatan mutu pendidikan,” pungkasnya.
