FIPH Online – Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah (APD) Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Hukum (FIPH) Universitas Muslim Buton melaksanakan kegiatan asesmen lapangan akreditasi yang diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) secara daring pada Jumat–Sabtu, 19–20 Juni 2026.
Kegiatan asesmen hari pertama berlangsung mulai pukul 09.00 WITA hingga 16.30 WITA dengan menghadirkan tim asesor BAN-PT, yakni Dr. Suranto, M.Pol. dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai asesor pertama dan Dr. Hermawan, S.IP., M.Si. dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Brawijaya sebagai asesor kedua.
Kegiatan pembukaan turut dihadiri oleh Rektor Universitas Muslim Buton Dr. Rasmin, S.Pd., M.Pd., Wakil-Wakil Rektor, Dekan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Hukum, Darmin Hasirun,S.Sos.,M.Si, Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM), para Ketua Program Studi di lingkungan FIPH, dosen, serta tenaga kependidikan.
Pada kegiatan asesmen tersebut, tim asesor memberikan berbagai masukan strategis terkait penguatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, khususnya dalam peningkatan kinerja program studi, penguatan tata kelola, pengembangan kerja sama, penelitian, publikasi ilmiah, serta peningkatan prestasi mahasiswa.
Ketua Tim Asesor, Dr. Suranto, M.Pol., menyampaikan bahwa perguruan tinggi daerah memiliki peluang besar untuk berkembang apabila mampu membangun budaya mutu dan memiliki target yang jelas.
“Perguruan tinggi harus memiliki keberanian menetapkan target yang lebih tinggi. Jarak geografis bukan lagi menjadi alasan untuk tertinggal karena perkembangan teknologi telah membuka akses yang luas terhadap informasi, kerja sama, penelitian, dan pengembangan akademik. Yang dibutuhkan adalah komitmen, kerja keras, dan budaya mutu yang terus dibangun,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) sebagai instrumen pengukuran kemajuan institusi. Menurutnya, kerja sama nasional dan internasional harus menjadi bagian dari strategi pengembangan perguruan tinggi.
“Target kerja sama perlu dibuat secara terukur. Program studi harus memiliki orientasi pengembangan yang tidak hanya berskala lokal, tetapi juga nasional dan internasional,” tambahnya.
Dalam arahannya, pimpinan juga menekankan pentingnya penguatan sistem kerja melalui mekanisme evaluasi, penghargaan (reward), dan konsekuensi (punishment) agar setiap unit kerja memiliki tanggung jawab terhadap pencapaian indikator yang telah ditetapkan.
Pengembangan sumber daya manusia juga menjadi perhatian utama. Civitas akademika didorong untuk meninggalkan pola pikir yang membatasi diri karena faktor wilayah. Penelitian, publikasi ilmiah, dan kolaborasi internasional harus menjadi target yang realistis, termasuk bagi perguruan tinggi yang berada di wilayah 3T.
Kemajuan teknologi informasi menjadi peluang besar bagi pengembangan institusi. Dengan akses internet, civitas akademika dapat memperoleh sumber pembelajaran, informasi penelitian, peluang pendanaan, serta berbagai kompetisi akademik tingkat nasional maupun internasional.
“Tidak ada lagi alasan bahwa daerah sulit berkembang karena keterbatasan akses informasi. Selama teknologi dimanfaatkan secara produktif, perguruan tinggi di daerah juga dapat bersaing dengan perguruan tinggi di wilayah maju,” jelas Ketua Asesor.
Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Hukum Universitas Muslim Buton menyampaikan bahwa kegiatan asesmen ini menjadi momentum penting bagi FIPH, khususnya Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah, untuk terus melakukan evaluasi dan peningkatan kualitas.
“Akreditasi bukan hanya tentang penilaian dokumen, tetapi menjadi proses refleksi untuk melihat sejauh mana program studi telah menjalankan tata kelola yang baik, meningkatkan kualitas pembelajaran, memperkuat penelitian, serta memberikan dampak nyata bagi mahasiswa dan masyarakat,” ujar Dekan.
Dekan menegaskan bahwa FIPH berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas akademik melalui penguatan kerja sama, peningkatan kompetensi dosen, peningkatan prestasi mahasiswa, serta pengembangan budaya akademik yang berorientasi pada mutu.
Perhatian terhadap mahasiswa juga menjadi salah satu agenda utama dalam pengembangan program studi. Mahasiswa didorong untuk aktif mengikuti kompetisi nasional, olimpiade mahasiswa, program pengembangan diri, serta memanfaatkan berbagai peluang beasiswa dan pendanaan eksternal.
Pemanfaatan teknologi digital juga diarahkan agar lebih produktif. Mahasiswa diharapkan menggunakan perangkat digital sebagai sarana belajar, mencari informasi akademik, mengembangkan keterampilan, serta memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) sebagai pendukung pembelajaran.
Dalam aspek tata kelola organisasi, penguatan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) juga menjadi perhatian. Pembagian tugas antara pimpinan fakultas dan unsur pelaksana harus berjalan optimal. Dekan diarahkan untuk fokus pada kebijakan strategis dan pengembangan institusi, sementara pelaksanaan teknis diperkuat melalui peran Ketua Program Studi sesuai bidang masing-masing.
Peningkatan kapasitas pengelolaan perguruan tinggi melalui penguatan pemahaman manajemen pendidikan tinggi menjadi kebutuhan penting agar institusi mampu menghadapi tantangan dan tuntutan mutu pendidikan tinggi yang semakin kompetitif.
Dalam persiapan akreditasi, seluruh dokumen pendukung telah disiapkan secara tertib dan akuntabel, meliputi surat pernyataan, Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) terbaru tahun akademik 2024/2025, serta berita acara yang menyatakan bahwa seluruh perubahan dan pembaruan data telah disusun sesuai kondisi sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui kegiatan asesmen ini, Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah Universitas Muslim Buton diharapkan semakin kuat dalam membangun budaya mutu, meningkatkan prestasi akademik, memperluas jejaring kerja sama, serta mampu mencapai standar pendidikan tinggi tingkat nasional maupun internasional.
